Tubuh Budget (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyepakati kenaikan pagu budget Kementerian Koordinator bagian Kemaritiman tahun 2020 sebesar Rp 79,250 miliar. Kesepakatan ini memperhitungkan atas kapasitas Kemenko Maritim dipandang cukup berat yang akan datang.
"Apa kita sepakat dengan budget yang diuraikan? Semua sepakat ya. Dengan adanya ini, budget telah kita sepakati, terima kasih dengan katakan Alhamdullilah, rapat kerja saya pastikan ditutup," kata Pimpinan Banggar, Kahar Muzakir di Ruangan Sidang.
Awalnya, Menteri Koordinator Bagian Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan menyarankan kenaikan pagu budget untuk tahun 2020 sebesar Rp 79,250 miliar. Dengan begitu keseluruhan keseluruhnya budget jadi Rp 350,79 miliar dari mulanya sebesar Rp 261,54 miliar diusulkan pada 22 Juli 2019 kemarin.
"Saya usulkan penambahan Rp 79,250 miliar. Ini pergi dari pengalaman tahun kemarin banyak pengeluaran.
Jadi info saja, Tubuh Budget (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sudah terlebih dulu menyepakati pagu budget 2020 tiga kementerian koordinator yaitu Kementerian Koordinator Bagian Perekonomian (Kemenko Perekonomian), Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia serta Kebudayaan (PMK) dan Kementerian Koordinator Politik, Hukum serta HAM.
Mengenai dengan detil, pagu budget ke-3 kementerian koordinator pada 2020 dipandang Banggar kelihatan alami penurunan. Ini tentu saja searah dengan visi pemerintah yang ingin lakukan efisiensi berbelanja pada tahun kedepan untuk sehatkan APBN.
Dengan detil, pagu budget untuk Kemenko PMK yang di setujui yaitu sebesar Rp 242,2 miliar. Selanjutnya untuk Kemenko Perekonomian di setujui pagu budget sebesar Rp 409,3 miliar serta seterusnya untuk Kemenko Polkumham DPR menyepakati pagu budget sebesar Rp 282,7 miliar untuk 2020.
Menteri Koordinator (Menko) Bagian Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan memaparkan, beberapa konsentrasi kapasitas lingkungan kementeriannya harga keramik lantai pada 2020. Diantaranya yaitu tentang penetapan lokasi atau teritorial laut.
Luhut menjelaskan, jadi negara maritim atau negara yang memiliki daerah kekuasaan laut yang luas, memerlukan batasan jelas untuk wilayah perairan hingga, tidak gampang diotak-atik oleh negara lain.
"Banyak PR-PR yang sampai kini mungkin tidak kita lihat, sesudah kita membuka nyatanya harus selekasnya kita tuntaskan. Permasalahan laut harga tv led ini memang tidak pernah kita tangani dengan serius. Seperti beberapa masalah batas maritim ini, saya anggap penting," tegas Luhut di ruangan Sidang Tubuh Budget DPR RI.
Selain itu, Luhut mengupayakan supaya kepulauan yang berada di Indonesia juga diverifikasi serta mempunyai nama pada 2020.
"Kami upayakan agar di akhir tahun 2019, 17.509 pulau di Indonesia telah dinamakan," paparnya.
Awalnya dalam rapat Gagasan Kerja serta Budget Kementerian Negara/Instansi (RKAKL) Kementerian Koordinator (Kemenko) dalam APBN Tahun 2020, Luhut Binsar Pandjaitan menyarankan budget untuk di lingkungan kementeriannya sebesar Rp 344,54 miliar.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar